Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, Pertegas Komitmen Lindungi Karst Pangkalan dari Ancaman Tambang

KARAWANG – Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin (HES), menegaskan komitmennya untuk melindungi Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Pangkalan dari ancaman eksploitasi industri pertambangan. Hal ini ia sampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Industri Pertambangan Vs Nasib Kawasan Lindung Geologi Karst Pangkalan”, yang digelar oleh Masyarakat Karawang Bersatu (MKB) di Kafe Das Kopi, Sabtu (15/3/2025).

Diskusi ini menghadirkan ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang, Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), dan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) Bandung.

Pemerintah Berencana Perluas KBAK Pangkalan

Dalam forum tersebut, Endang Sodikin mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang tengah mengupayakan perluasan kawasan KBAK dari sebelumnya 1.012 hektare menjadi 1.900 hektare dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Kami berencana memperluas kawasan KBAK dalam revisi Perda RTRW agar lebih terlindungi dari eksploitasi industri pertambangan,” ujar HES tegas.

Tak hanya itu, HES menambahkan bahwa Pemkab Karawang telah bersurat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna meninjau ulang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di kawasan KBAK Pangkalan.

“Kami ingin memastikan tidak ada eksploitasi pertambangan yang merusak kawasan lindung geologi ini,” tambahnya.

Polemik Izin Tambang Picu Kekhawatiran

Koordinator diskusi, Beno, menyoroti bahwa penyelamatan KBAK Karawang kini menjadi perhatian utama pegiat lingkungan. Terlebih, munculnya polemik terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Mas Putih Belitung di Kecamatan Pangkalan semakin memperkuat urgensi perlindungan kawasan karst.

“Diskusi ini bertujuan menggali analisis dari akademisi dan pemangku kepentingan terkait ancaman industri tambang terhadap KBAK,” jelas Beno.

Ia pun menegaskan bahwa kelestarian Karst Pangkalan adalah harga mati dan berharap DPRD Karawang memastikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi terkait.

“Ketua DPRD Karawang diharapkan bisa memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pembuatan Perda RTRW agar kawasan karst tetap lestari,” tegasnya.

Suara Akademisi untuk Perlindungan Karst

Selain Ketua DPRD Karawang, diskusi ini juga diisi oleh pemateri dari kalangan akademisi dan mahasiswa Unsika, UBP Karawang, serta UKRI Bandung. Mereka menyampaikan perspektif ilmiah mengenai pentingnya perlindungan KBAK Pangkalan dan dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan.

Dengan semakin menguatnya dorongan dari berbagai elemen masyarakat dan akademisi, harapan besar kini tertuju pada langkah konkret DPRD dan Pemkab Karawang dalam memastikan KBAK Pangkalan tetap menjadi kawasan lindung yang bebas dari ancaman eksploitasi tambang.